Kupang vista-nusantara.com-Beredarnya Video viral beberapa hari belakangan terkait acara pelantikan Tim Percepatan Akses Kuangan Daerah (TPAKD) NTT yang diselenggarakan Bank NTT di pulau Semau ,menuai protes dan kritik dari warganet, ahli, pengamat hukum, aktifis dan organisasi pemuda serta mahasiswa, berikut pendapat Kadis Kesehatan Provinsi NTT dr.Messe Rassi Ataupah belum lama ini mengatakan beberapa hal terkait kegiatan tersebut
“ Pertama bahwa Semau adalah zona hijau. Sehingga ijin diberikan,yang mana setiap kegiatan pasti diawasi oleh tim satgas. Dan kami dari dinas kesehatan memberikan ijin alasan mendasar Semau Zona hijau, dan kabupaten Kupang masuk level 3 yang membolehkan kegiatan perekonomian serta kegiatan lain sehari-hari dapat dilakukan tentu dengan batas-batas yang tidak terlalu ketat.”imbuhnya.
“ Kedua dalam perjalanan acara tentu ada yang lupa pakai masker dengan benar, misalnya seperti saya masker dikasi naik turun ke dagu dan hidung, tentu harusnya satgas yang mengingatkan. Tentunya dalam semua proses dan perijinan itu, harus melibatkan satgas. Satgas itu misalnya harus hadir memantau proses kegiatan itu. Apakah kegiatan itu sudah berjalan sesuai tata tertib dan ketentuan dengan penerapan prokes? Jadi jika ada satu dua orang yang lakukan pelanggaran prokes ya satgas kasih ingat, ditegur agar pakai masker. Satgas harusnya berfungsi dalam memastikan penerapan prokes.”urai mantan Kadis Sosial NTT
Apakah ada peringatan bagi peserta acara disana saat tidak laksanakan prokes atau tidak dr.mese tidak bisa pastikan. “Karena itu ranahnya satgas. Dan seharusnya satgas disana masuk mengontrol apakah prokes dilaksanakan atau tidak.” Tegasnya.
“Tapi kan kita kesana juga sudah lewati tahapan yang seharusnya dilaksanakan misalnya pemeriksaan swab antigen dan sudah vaksin. Tapi biasanya rakyat misal pejabat kepala daerah datang ke suatu wilayah, misalnya presiden, pasti akan undang kerumuman warga. Dan seharusnya satgas masuk dan laksanakan tugas mereka. Itu kan tugas satgas kita tidak bisa masuk ke ranah itu.” Tandasnya.
Di kabupaten Kupang saat ini, terang dr.Mese, sudah diberlakukan PPKM Level 3, walau tidak secara keseluruhan.
Namun saya lihat kasus Covid disana tidak sampai harus level 3, kalau dilihat datanya harusnya sudah turun level 2 sebenarnya. Kasusnya seperti kota Kupang bilangnya level 4, tapi kalau data yang kita punya kota Kupang sebenarnya level 3. Bahkan kalau dibersihkan lagi datanya, kota Kupang sudah menuju level 2 seharusnya.” Tandas dr.Mese.
Data dari 22 kabupaten kota, masih ada pendobelan data. jika data dievaluasi maka bisa turun level.
Messe mengatakan saat ini data sudah dibersihkan, seperti kota Kupang jika turun lagi 100 seharusnya sudah turun menjadi level 2. Seharusnya apabila data sudah dibersihkan seluruhnya, maka NTT sudah turun level 2. Data yang ada menggunakan aplikasi New All Record yaitu data kompilasi atau akumulatif. Jadi data lama masih masuk. Hitungan sekarang akumulatif bukan real time. Kita di NTT sebenarnya sudah punya aplikasi sendiri tapi data sangat beda jauh dengan NAR maka kita hentikan dulu aplikasi NTT, dan kita pakai aplikasi NAR. Kita pakai data yang kemarin-kemarin jika kurang 50 orang saja atau kita pakai data real time, kita bisa evaluasi dan tekan turunkan angka positif Jika di semua faskes kasi kurang 1 saja sehari lewat semua upaya yang sudah ada, maka satu minggu lagi kota Kupang turun ke level 1. Data Real time adalah sebagai respon seperti yang disampaikan Presiden untuk kerja keras tuntaskan Covid dari NTT. Dengan data real time, kita bisa evaluasi apalah semua aturan dan upaya sudah maksimal dan apa lagi kebijakan yang perlu dilakukan agar NTT bebas Covid dan PPKM dicabut.” Jelasnya lugas.
Dinkes juga sudah lakukan berbagai upaya vaksinasi demi menekan dan memutus rantai penularan Covid di NTT. Yang hingga saat ini menurutnya di kota Kupang sudah terbaik karena sudah mencapai 56% (193.079. Orang). Sedangkan NTT baru 18% lebih dan sampai Desember harusnya 70%.
“Kota Kupang sudah terbaiklah untuk NTT terutama dalam pelaksanaan vaksinasi. Makanya saya heran kenapa masih PPKM level 4, harusnya kalau datanya real time maka sudah bisa level 3 atau dua.” Ujarnya heran.
Sedangkan di wilayah lain dengan vaksinasi tahap 1 terendah adalah Sabu Raijua, Mangarai Timur dan Ngada yang masih dibawah 10 persen.
“Sekali lagi saya mau katakan, kegiatan di Semau melanggar Prokes atau tidak saya tidak bisa bilang itu ranahnya Satgas. Tapi kami ijinkan karena sebelum kegiatan semua peserta sudah divaksin dan diswab. .” tutup Messe.