Kupang,- Ada Tiga Agenda Utama yang menjadi konsentrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni Stunting,Kemiskinan Ekstrim dan Inflasi daerah.Hal tersebut disampaikan Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Kupang (UMK), Dr. Ahmad Atang, M.Si di ruang kerjanya pada Sabtu,(06/04/2024).
Tiga hal atau tiga aspek yang menjadi konsen dalam kepemimpinan Penjabat Gubernur NTT saat ini, kata Dr. Ahmad Atang, kemudian menjadi desain utnuk diperjuangkan, dan dikerjakan selama kurang lebih setahun masa jabatan. Karena itu, kalau berbicara tentang stunting, tentang kemiskinan ekstrim, maka harus ada kolaborasi dengan melihat kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.
Untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim dan stunting, dilakukan kerja kolaboratif antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Dalam setiap rapat koordinasi, penjabat Gubernur selalu mengangkat tentang perhatian terhadap tiga program utama tersebut
“Kalau saya tidak salah, stunting tertinggi kita saat ini sesuai data terdapat di Kabupaten TTS dan terendah di Kabupaten Sumba Tengah. Tetapi memang ada anomali di Sumba Tengah karena stunting terendah tetapi kemiskinan tertinggi,” kata Dr. Ahmad Atang.
Ahmad mengatakan dari tiga agenda tersebut tentu tidak meninggalkan persoalan pembangunan di bidang yang lain
Ia juga menilai bahwa pemerintah Provinsi NTT dibawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Ayodhia G L Kalake, SH, MDC, terus memberi perhatian pada pembangunan masyarakat.
Dikatakan, menilai perkembangan pembangunan, kepemimpinan, termasuk jabatan merupakan persoalan persepsi. Semakin tinggi persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah daerah, maka akan semakin tinggi pula tingkat apresiasi terhadap kebijakan pemimpin daerah tersebut.
Sebaliknya jika persepsi public negative terhadap apa yang dilakukan oleh memerintah daerah (pemda), maka hal itu akan menurunkan tingkat kepercayaan public terhadap kepemimpinan pemerintah tersebut. Jadi, persepsi itu tidak bisa diukur karena masing-masing orang punya cara pandang yang subjektif dan sendiri-sendiri.
“Itulah pola pikir. Memang kita tidak bisa batasi, bahwa kita butuh mereka berpikir obyektif. Itu semacam himbauan, tetapi ruang-ruang public ini kan kita berikan untuk bagaimana masyarakat menilai,” katanya.
Karena itu, kata Dr. Ahmad Atang, jika bicara tentang durasi waktu maka saat ini Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G L Kalake baru berjalan 6 bulan menjabat. Sudah lakukan evaluasi triwulan pertama dan sekarang berada di triwulan kedua. Perlu juga dipahami bahwa kehadiran beliau sebagai penjabat punya masa yang dibatasi hanya 1 tahun.
Lalu, kata Dia kalau setelah dievaluasi saat masa jabatan akan selesai dan masih ada ruang untuk perpanjang waktu berarti bisa tambah masa jabatan, tetapi kalau tidak berarti dia akan berakhir masa jabatannya hanya 1 tahun,
“Hal berikutnya adalah, posisi beliau (Ayodhia G L Kalake) ini kan bukan politisi, tetapi beliau kan pejabat karier dan memang yang namanya pejabat, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota itu, selalu yang dimunculkan adalah mereka yang senior di birokrasi. Karena kehadiran penjabat itu melaksanakan dua fungsi yaitu fungsi pembangunan dan fungsi administrasi,” katanya.
Karena itu,lanjut Ahmad Atang, penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Wali Kota tidak mempunyai semacam visi-misi atau desain program tersendiri, tetapi hanya melanjutkan program pembangunan yang ada. Apalagi Ayodhia G L Kalake adalah seorang Penjabat Gubernur NTT yang tidak berasal dari pemda setempat, tetapi berasal dari pejabat di Kementerian.
“Kalau kita lihat beliau selama 6 bulan berada di NTT, dia juga tidak mungkin datang langsung bekerja. Dia musti juga melakukan semacam pendalaman terhadap tugas kerja, memahami atau setidaknya melakukan orientasi untuk memahami lingkungan kerja, membangun relasi dengan pejabat di level dinas, baru kemudian di level eselon 3 dan 4 dan staf dan seterusnya,” kata Dr. Ahmad Atang yang juga adalah salah satu staf ahli Penjabat Gubernur NTT.
Sebagai staf ahli,kata Ahmad Atang bertugas memberi masuk untuk membackup penjabat gubernur dari sisi pikiran atau gagasan.
“Jadi membutuhkan waktu tersendiri dalam mendekatkan diri dengan OPD-OPD yang akan mendukung dia selama 1 tahun menjabat. Beliau kan bukan orang sini atau dari orang pemprov NTT, tetapi diangkat dari Kementerian untuk datang ke sini sehingga dia musti lakukan orientasi,” kata Dr. Ahmad Atang.
Kalau oriantasi dilakukan secara efektif selama kira-kira satu sampai dua bulan, kata Dr. Ahmad Atang, maka setelah itu baru dilakukan identifikasi permasalahan yang perlu dilanjutkan, apa yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Dan itu dilakukan di rentang waktu triwulan pertama.
“Tentu kemudian identifikasi masalah, pendalaman masalah, lalu mengambil kesimpulan sebagai entripoint untuk selama satu tahun itu dia bekerja pada ruang yang terbatas, soal waktu, soal capaian dan seterusnya. Maka dari itu kemudian diformulasikan pada 3 hal yang musti mendapat perhatikan serius selama menjabat yakni masalah Stunting, Kemiskinan Ekstrim dan Inflasi daerah,” katanya.
Namun dalam penanganan stunting, lanjut Dr. Ahmad Atang, penjabat gubernur saat ini mempromosikan Gerakan makan ikan dengan cara membagikan ikan secara gratis kepada masyarakat miskin. Karena ikan adalah sumber makanan bergisi dan merupakan potensi local karena NTT adalah daerah kepulauan dengan wilayah laut yang luas.
“Dengan pendekatan-pendekatan seperti ini kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa dengan Gerakan Makan Ikan ini kemudian dapat membuat kasus stunting urun, Karena dia butuh waktu, butuh proses dan melibatkan banyak stakeholder untuk sampai kepada turunnya stunting. Jadi tidak serta merta,” kata Dr. Ahmad Atang.
Meski demikian, kata Dr. Ahmad Atang, kita berharap, setidaknya di akhir masa jabatannya sebagai Penjabat Gubernur NTT nanti, ada kabupaten-kabupaten yang mengalami penurunan kasus stunting. Begitu juga dengan jumlah kasus kemiskinan ekstrim, meskipun memang sangat problematic karena bukan soal urusan makan dan minum saja, tapi juga soal mental masyarakat. Jadi pembenahannya tidak hanya pendekatan ekonomi tetapi pendekatan budaya juga harus dilakukan.
Kalau pun tidak mampu menuntaskan kasus stunting dan kemiskinan ekstrim, kata Dr. Ahmad Atang, setidaknya ada gerakan sebagai langkah awal sebagai lanjutan dari apa yang sudah dibuat gubernur sebelumnya.
Sementara terkait inflasi daerah, kata Dr. Ahmad Atang, yang dilakukan Penjabat Gubernur NTT saat berkunjung ke daerah-daerah atau kabupaten adalah mengunjungi pasar dalam rangka menekan inflasi daerah. Yang kemudian dilanjutkan dengan operasi pasar untuk menekan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, dan hasilnya terbukti saat ini Inflasi NTT berada di posisi satu koma,tidak sampai ke angka 2 persen, dan lebih rendah dibanding angka inflasi nasional.
Sementara itu, saya kira selama 6 bulan ini juga banyak dilakukan pembenahan ke dalam untuk memperkuat penanganan tiga program utama tersebut. Tapi tentunya dia juga tidak menutup mata dengan personal-persoalan lain yang mendesak lainnya yang harus ditangani segera, seperti soal Bank NTT, soal guru honor, soal P3K soal pekerja migran, dan human trafiking,” kata Dr. Ahmad Atang.
Walaupun harus diakui, hal tersebut merupakan persoalan lama yang selalu muncul di setiap kepemimpinan siapa pun.
Dan sebagai penjabat Gubernur NTT, kata Dr. Ahmad Atang, beliau tentu tidak menghindar dan tetap melakukan upaya perbaikan dengan durasi waktu yang tidak banyak, yakni tinggal 6 bulan lagi ini.