Gubernur NTT Minta PUPR dan Balai-Balai Fokus Infrastruktur untuk Swasembada Pangan dan Kesejahteraan Masyarakat

Kupang,– Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta seluruh Balai Kementerian PUPR di NTT untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis di daerah. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi dari jajaran Dinas PUPR Provinsi NTT serta para Kepala Balai di Rumah Jabatan Gubernur pada Kamis (6/3/2025) malam.

Dalam pertemuan tersebut, hadir Plt. Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT bersama jajaran Kepala Balai, antara lain:

• Parlinggoman Simanungkalit, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II
• Agustinus Junianto, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT
• Davis F. Hamid, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT
• Yublina Bunga, Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan

Para kepala balai melaporkan capaian program pembangunan infrastruktur di NTT, rencana kerja tahun 2025, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis di daerah.

Gubernur Melki Laka Lena menekankan bahwa peran Dinas PUPR dan seluruh balai sangat krusial dalam mewujudkan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satu prioritas utama adalah mendukung agenda swasembada pangan, yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Teman-teman balai semua punya peran penting dalam pembangunan infrastruktur di NTT. Baik itu jalan, sungai, perumahan, dan permukiman. Semua harus serius mendukung pembangunan di daerah ini, karena setiap proyek yang kita jalankan punya dampak besar terhadap penyelesaian persoalan air bersih, ketahanan pangan, penurunan angka stunting, serta penyediaan perumahan layak huni bagi masyarakat,” ujar Melki Laka Lena.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa program-program yang dilakukan harus sinkron dengan kebijakan nasional, terutama dalam mendukung infrastruktur desa melalui program Desa Cita, salah satu program unggulan Presiden Prabowo dalam membangun desa yang mandiri dan berdaya.

Efisiensi Anggaran, Perencanaan Harus Tepat Sasaran

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Melki Laka Lena juga menyinggung kebijakan efisiensi anggaran, yang menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan infrastruktur. Namun, ia menegaskan bahwa efisiensi ini bukan berarti pemangkasan proyek, melainkan pengalokasian dana secara lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kita ada dalam situasi efisiensi anggaran, tapi bukan berarti pembangunan berhenti. Justru anggaran yang diefisiensikan itu tetap untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan keuangan dan program kegiatan harus tepat, efisien, dan efektif, sesuai arahan Pak Presiden Prabowo. Setiap rupiah yang kita keluarkan harus benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga meminta agar Dinas PUPR dan balai-balai di NTT terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar proyek infrastruktur tetap berjalan optimal di tengah kebijakan efisiensi ini.

Menanggapi arahan Gubernur, jajaran Kepala Balai menyatakan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan di NTT. Kepala BPJN NTT, Agustinus Junianto, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan strategi percepatan dalam pembangunan dan perbaikan jalan di berbagai titik strategis, termasuk ruas jalan yang mendukung konektivitas antarwilayah.

Sementara itu, Kepala BBWS Nusa Tenggara II, Parlinggoman Simanungkalit, menegaskan bahwa proyek penyediaan air bersih dan pengelolaan sumber daya air akan terus menjadi fokus utama untuk mendukung ketahanan pangan dan mencegah krisis air di NTT.

“Kami akan memastikan bahwa proyek infrastruktur yang sudah direncanakan tetap berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi antara balai-balai dan Pemda sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan,” ujarnya.

Audiensi ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di NTT bukan sekadar proyek jangka pendek, tetapi bagian dari visi besar pembangunan berkelanjutan. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan pusat, NTT diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan infrastruktur dan mencapai kemajuan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Sebagai provinsi yang memiliki tantangan geografis dan cuaca ekstrem, NTT membutuhkan perencanaan matang dalam setiap proyek infrastruktur. Oleh karena itu, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan benar-benar tepat guna, tepat sasaran, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan kolaborasi yang semakin erat antara Gubernur, PUPR, dan seluruh balai di NTT, harapan untuk menjadikan NTT lebih maju, mandiri, dan sejahtera semakin nyata.( Arnold)